Komisi II Tinjau Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Pandeglang Banten

24-05-2023 / KOMISI II
Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI Syamsurizal (kanan) saat memimpin pertemuan dengan Bupati Pandeglang di Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (24/5/2023). Foto: Oji/nr

 

Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itulah tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu.

 

"Saat ini tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengajuan bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD," ungkap Syamsurizal selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI saat pertemuan dengan Bupati Pandeglang, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, KPU Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang di Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (24/5/2023).

 

Legislator Dapil Riau I ini menjelaskan tahapan verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan DPD masih berlangsung. Sebagai pelaksana undang-undang, KPU di setiap tingkatan (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu dengan tepat waktu pula.

 

"Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kabupaten Pandeglang maupun Bawaslu Kabupaten Pandeglang, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024," tandas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini berharap KPU Kabupaten Pandeglang bersama Bawaslu Pandeglang secara bersama-sama melakukan pemutakhiran data secara rutin, melakukan verifikasi yang cermat dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih juga penting untuk memastikan integritas daftar pemilih yang lebih baik.

 

Sementara itu Plt Ketua KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmadi dalam paparannya menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Pandeglang sudah melakukan tahapan pendaftaran Bacaleg mulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 lalu. Dimana ada 766 orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg). Bacaleg tersebut terdiri dari 18 partai politik, dari 766 bacaleg yang mendaftar terdiri dari 481 laki-laki dan 285 perempuan.

 

"Pada tanggal 17 Mei 2023 yang lalu, KPU Pandeglang merilis jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak 997.491 orang yang terdiri dari 512.490 pemilih laki-laki dan 485.001 pemilih perempuan dari jumlah TPS sebanyak 3.759 yang tersebar di 35 kecamatan atau 339 kelurahan/desa," terang Ahmadi.

 

Hadir pula dalam Kunspik Komisi II ini antara lain Endro Suswantoro Yahman, Paryono, Heru Sudjatmoko, Rifqinizami Karsayuda, Dito Ganinduto, Arsyadjuliandi Rachman, Bagus Adhi Mahendra Putra, Supriyanto, Difriadi, Aminurokhman, Sofyan Ali, Rezka Oktoberia, Fachry Pahlevi Konggoasa dan Iip Miftahul Choiry. (oji/rdn)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...